nagoyasuzukiamerica – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa budaya penggelembungan anggaran proyek atau mark up merupakan bentuk korupsi yang merampok uang rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan ragu-ragu dalam memberantas praktik korupsi, termasuk mark up anggaran. “Kita berpegang pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa Indonesia dengan pemerintahan yang bersih,” ujar Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo memberikan contoh konkret mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Kalau bikin proyek yang nilainya Rp100 juta, ya Rp100 juta. Bikin rumah Rp100 juta ya Rp100 juta, jangan Rp100 juta dibilang Rp150 juta,” tegasnya.
Prabowo juga menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi ini membutuhkan kerja sama semua pihak, kamboja slot termasuk yudikatif, legislatif, dan aparat pemerintah. “Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkapnya.
Selain itu, Prabowo mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. “Dengan teknologi digital, kemungkinan untuk penggelembungan-penggelembungan sudah sangat sulit di semua kementerian lembaga,” kata Prabowo.
Presiden juga menyinggung vonis ringan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun. “Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” pungkas Prabowo.
Dengan komitmen yang kuat ini, Prabowo berharap pemerintahannya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, dan mark up dalam pengelolaan anggaran negara258.