nagoyasuzukiamerica – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk menuntut pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi ini dilakukan oleh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Aksi ini dilatarbelakangi oleh putusan MK yang mengabulkan gugatan terkait Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). MK dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 pada Kamis (31/10/2024) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Ciptaker 9. Putusan ini menuntut pemerintah untuk merevisi beberapa ketentuan dalam UU Ciptaker yang dianggap merugikan buruh.
Buruh menuntut pemerintah untuk mematuhi putusan MK dan tidak bermain-main dengan kepentingan buruh. Andi Gani, salah satu tokoh buruh, meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mematuhi putusan MK. Tuntutan ini juga didukung oleh massa buruh yang akan menggelar aksi di DPR dan KPU pada hari berikutnya.
Jika pemerintah tidak mematuhi putusan MK, buruh mengancam akan melakukan mogok nasional. Sebanyak 5 juta buruh telah mengancam akan mogok nasional pada 19 November mendatang jika pemerintah tidak menaati putusan MK. Ancaman mogok ini bertujuan untuk memberikan tekanan agar pemerintah segera mengambil tindakan yang diinginkan oleh buruh.
Pemerintah belum memberikan respons resmi terhadap aksi unjuk rasa ini. Namun, beberapa pihak di DPR telah menyatakan akan membahas kembali UU Ciptaker untuk memenuhi putusan MK. Baleg pun ‘mengakali’ Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta.
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan betapa seriusnya buruh dalam menuntut pemerintah untuk mematuhi putusan MK. Dengan ancaman mogok nasional, buruh berharap pemerintah akan segera mengambil tindakan yang diinginkan medusa88. Pemerintah diharapkan dapat segera merespons dan menyelesaikan masalah ini untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi perekonomian nasional.